Daerah Diminta Pahami Amanat UU Desa   Administrator         19 Mei 2017         12:05:23         19x

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai perlunya reformasi perangkat desa. Pasalnya, banyak daerah yang belum menaati Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Akibatnya, sejumlah daerah menerapkan sistem dan kebijakan yang berbeda-beda terhadap perangkat desanya. Ada yang PNS ada yang belum.

“Di Jatim itu contohnya, masa jabatannya masih beda-beda. Itu membuat kecemburan, saya lapor ke Bapak Presiden soal perlunya reformasi perangkat desa,” kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Kamis (18/5).

Tjahjo mengakui, memang belum bisa mengangkat semua perangkat daerah menjadi ASN. Apalagi, anggaran untuk kebutuhan itu sangat besar. Mengingat ada sekitar 74 ribu lebih perangkat desa di Indonesia ini.

Saat ini,  sebagian perangkat daerah ini sendiri masih ada pro kontra dalam menyikapi statusnya. "Itu asetnya bisa 24 juta lho. Kalau PNS paling 2 juta atau tiga juta. Memang orang desa kan merasa lebih gagah PNS," imbuhnya.

Menurut Tjahjo, sekarang pihak Kemendagri masih memikirkan mana yang terbaik menyangkut persoalan ini. Dengan meninjau lebih jauh UU Desa ini, seperti apa terobosannya 

sumber : http://www.kemendagri.go.id



BUPATI DAN WAKIL BUPATI

pimpinan_1

Terwujudnya Masyarakat Aceh Utara yang Bertaqwa, Adil, Makmur, Aman, Sejahtera, dan Produktif Dibawah Lindungan Ridha Allah Swt”.

BERITA POPULER
CHANNEL KABUPATEN ACEH UTARA
POLLING
Bagaiman Pelayan Medis pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
  Sangat Memuaskan
  Memuaskan
  Kurang Memuaskan

STATISTIK PENGUNJUNG
Pengunjung Online : 1

Pengunjung Hari Ini : 196

Pengunjung Bulan Ini : 7419

Total Pengunjung : 538018
ALAMAT

Copyright @ 2016 Pemerintah Aceh Utara Developed By Pemerintah Aceh Utara. All right reserved.